PESAWARAN (Asafamedia) – Empat warga yang berasal dari Lampung Selatan dan Bandar Lampung ditangkap Satresnarkoba Polres Pesawaran akibat memiliki dan melakukan transaksi narkotika golongan I jenis tanaman.Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo mengatakan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tersangka memiliki narkoba sebelum penangkapan terhadap empat tersangka.

“Empat tersangka yang ditangkap yaitu AS (19) dan DA (21) merupakan warga Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan, sedangkan HE (24) warga Sukabumi Kota Bandar Lampung serta JN (23) warga Sukaraja Bumi Waras Kota Bandar Lampung,” kata Vero,Kamis (12/8).

Ia mengatakan, setelah mendapatkan informasi bahwa DA memiliki narkoba jenis ganja, akhirnya tim Satresnarkoba memancing tersangka dengan cara melakukan pemesanan.

“Jadi tim melakukan pemesanan terhadap salah satu tersangka dengan total pesanan 100 gram narkoba jenis ganja seharga Rp600 ribu, dan transaksi dilakukan oleh tersangka DA dan AS yang diduga sebagai pemilik Narkoba jenis ganja tersebut,” ujarnya.

Transaksi dilakukan di SPBU Desa Kurungan Nyawa Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran yang juga sebagai tempat awal penangkapan DA dan AS.

“Tim melakukan penangkapan terhadap kedua tersangka dan langsung dilakukan penggeledahan di tempat kejadian, kemudian tim menemukan barang bukti sembilan bungkus kertas yang berisi ganja,” timpalnya.

Kemudian, tim Satresnarkoba meminta keterangan tersangka AS guna mendapatkan informasi dari mana asal Narkoba jenis ganja tersebut didapat.

“Setelah tim melakukan interogasi terhadap tersangka, alhasil dijelaskan bahwa ganja tersebut didapat dari HE dan tim langsung bergerak untuk melakukan penangkapan serta penggeledahan,” jelasnya.

HE berhasil ditangkap dan dilakukan penggeledahan di kediamannya yaitu di Griya Indah Sukabumi Bandar Lampung dengan ditemukan barang bukti sebanyak 23 bungkus kertas berisi ganja.

“Dan ternyata saat ditanya tim, narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari JN dan langsung dilakukan pengembangan akhirnya berhasil dilakukan penangkapan terhadap JN di tempat yang berbeda,” jelasnya.

Penangkapan terhadap JN dilakukan di Penginapan Kelinci Tanjung Gading Bandar Lampung serta barang bukti yang diamankan yaitu Dua bungkus kertas berisi ganja.

Penangkapan yang dilakukan oleh keempat tersangka tersebut berdasarkan LP/A/574/VIII/2021/SPKT Res Narkoba/Polres Pesawaran/Polda Lampung, tanggal 11 Agustus 2021 dengan dikenakan pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Empat tersangka tersebut dikenakan hukuman lima samai 20 tahun penjara,” ungkapnya.

Adapun total barang bukti yang didapatkan dari penangkapan empat tersangka tersebut yaitu 34 bungkus Narkotika jenis ganja dengan berat 440, 59 gram dan empat unit handphone.

“Saat ini empat tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tutupnya. (Red)

TANGGAMUS (ASAFAMEDIA),
Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)  episenter terletak pada koordinat 5.54 LS dan 104.55 BT, atau tepatnya berlokasi di Teluk Kota Agung pada jarak 16 km barat daya Tanggamus pada kedalaman 4 kilometer.  

Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat aktivitas Sesar Sumatra Segmen Semangko Barat. 

Berdasarkan peta tingkat guncangan (Shakemap) BMKG dan berdasarkan laporan dari masyarakat, gempabumi ini dirasakan di wilayah Kota Agung dengan Skala Intensitas I – II MMI. 

Getaran tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang hingga getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang).

Namun hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempabumi tersebut.  

Hingga pukul 20:22 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempabumi susulan. 

BMKG mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. (Red)

#gempatanggamus
#tanggamus
#lampunginfo
#asafamedia

GEDONGTATAAN,ASAFAMEDIA – Bupati Pesawaran, Lampung, Dendi Ramadhona menerbitkan surat intruksi Nomor 7 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan kriteria level 3.

Ia juga meminta pengoptimalan posko penanganan Covid-19 ditingkat kecamatan dan desa untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di Bumi Andan Jejama, Rabu (11/8/2021).

Hal tersebut dilakukan berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 32 tahun 2021 tentang PPKM level 3, level 2, level 1 dan intruksi Gubernur Lampung Nomor 15 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 3.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran Kesuma Dewangsa mengatakan, pada intinya Kabupaten Pesawaran harus melaksanakan PPKM level 3 sesuai instruksi Mendagri dan intruksi Gubernur Lampung.

“Walaupun Kabupaten Pesawaran masuk level 3, namun Kabupaten kita tetap masuk dalam zona merah,” kata dia.

Meski demikian, lanjutnya, untuk setiap Satgas Covid-19 ditingkat kecamatan hingga desa harus tetap waspada dan jangan sampai lengah.

“Walaupun dalam beberapa hari ini Kabupaten Pesawaran yang terkonfirmasi Covid-19 ini sudah mulai melandai, Dalam arti sudah mulai menurun, akan tetapi karena indikator dari pada penentuan tingkat zona merah itu banyak seperti tingkat kamatian, tempat tidur, jumlah yang terpapar dan lain sebagainya, Sehingga status kita masih masuk dalam zona merah,” jelasnya.

Dia menambahkan, maka untuk Satgas kecamatan hingga desa jika bisa mempertahankan dan selalu aktif, jangan kendor Insyaallah Kabupaten Pesawaran bisa turun ke zona orange.

“Saya harap seluruh aparat TNI-Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat berkerja sama dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Bumi Andan Jejama ini,” ujarnya.

“Untuk pemerintah daerah, TNI-Polri, dan Satgas harus terus mengawasi masyarakat supaya tetap menjalankan protokol kesehatan yang ada,” timpalnya.

Dia juga menjelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Pesawaran terus berupaya untuk mendapatkan vaksin, dengan mengajukan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah Provinsi Lampung.

“Insyaallah dengan adanya vaksinasi, status zona merah Kabupaten Pesawaran dapat menurun,” pungkasnya. (Red)

GEDONGTATAAN, ASAFAMEDIA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2021 dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) di Kabupaten Pesawaran kembali ditunda hingga dua bulan ke depan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD) Kabupaten Pesawaran Zuriadi mengatakan, penundaan itu dilakukan sesuai dengan surat arahan Presiden Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 141/4251/SJ tentang penundaan pelaksanaan Pilkades serentak dan PAW pada masa pandemi Covid-19.

“Hal itu dilakukan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan angka penyebaran Covid-19 yang meningkat secara nasional akibat adanya varian delta,” katanya, Selasa (10/8/2021).

Dia juga menjelaskan, dalam surat arahan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan terkait dengan penundaan tersebut.

“Yang pertama pembukaan UUD 1954 pada alenia ke empat menyatakan bahwa pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang artinya penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai tingkat daerah wajib melindungi dan menjaga keselamatan masyarakat,” jelasnya.

“Yang kedua sesuai undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada Pasal 7 ayat 1 mengatur bahwa pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara urusan pemerintahan oleh daerah. Dalam hal ini termasuk dalam hal kesehatan khususnya terkait dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di daerah yang menjadi urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur pada pasal 12 ayat 1,” tambahnya.

Dia menambahkan, yang ketiga sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pada pasal 4 mengatur bahwa, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

“Untuk di nomor empat, peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 57 ayat 1 menjelaskan bahwa dalam hal ini terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa , kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati/wali kota mengangkat pejabat kepala desa dan pada pasal 57 ayat 2 mengatur bahwa kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri,” ujarnya.

Menurutnya, untuk di Nomor lima maka pemerintah daerah melakukan penundaan pelaksanaan Pilkades baik serentak maupun PAW yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dan menugaskan Camat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon kepala desa yang sudah ditetapkan untuk menerapkan protokol kesehatan dan tetap menjaga kondusifitas di masing-masing desa, serta melaporkan tahapan Pilkades serentak atau PAW yang ditunda kepada menteri dalam negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa.

“Dalam kurun waktu dua bulan diminta kepada saudara untuk berupaya menurunkan angka penyebaran Covid-19 dengan empat parameter Antara lain menurunkan kasus aktif, meningkatkan angka kesembuhan, menurunkan tingkat kematian serta menurunkan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi,” katanya.

“Sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat dengan menerapkan Protokol kesehatan 5M, mendorong percepatan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di wilayah masing-masing, serta mendorong pemerintah Desa untuk terus aktif melakukan pemantauan kondisi penyebaran Covid-19, melalui pengoptimalisasian fungsi posko desa, dan tetap menjaga stabilitas dan kondusifitas di wilayah masing-masing,” tandasnya.