Asafamedia|•_Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) kota Bandar Lampung Muhammad Ali,SH.memprotes keras atas rencana Pemerintah untuk menjadikan bahan pokok sebagai objek pajak.

Selain itu tegas Ali, Pemerintah harus menghentikan rencana revisi UU No 6 Tahun 1983.Untuk itu diharap Pemerintah banyak-banyak mempertimbankan sebelum menggeluarkan kebijakan,Kamis(10/6/2021)

Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK).menilai kebijakan Pemerintah dirasa kurang efektif mengingat lesunya perekonomian rakyat saat ini yang sedang dilanda Pandemi Covid-19 yang belum juga kunjung berakhir.Jadi halini IKAPPI Menolak Rencana Pemerintah”kata dia.

Kami mencatat lebih dari 50% omzet pedagang pasar menurun, disamping itu pemerintah belum mampu melakukan stabilitas bahan pangan di beberapa bulan belakangan ini”tulis Ali, saat dikonfirmasi via whatsapp.

Nah…!!Perlu diketahui Harga cabai bulan lalu hingga 100 ribu, harga cfdaging sapi juga tidak kunjung stabil,sekarang Pemerintah ingin menambah beban PPn lagi? Kami menilai ini sudah ugal-ugalan” tambahnya.

Dan perlu juga kita melihat dan menilai,rendahnya daya beli masyarakat khususnya di pasar tradisional menyebabkan sulitnya perputaran barang dan dipastikan tidak akan lama para pedagang akan gulung tikar.

“Kami, IKAPPI dalam hal ini, memprotes keras upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan sebagai organisasi penghimpun pedagang pasar di Indonesia kami akan lakukan upaya protes terhadap pemangku kebijakan yang dalam hal ini adalah Presiden RI.

“Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI diharap lebih ketat mengawasi Kementerian terkait agar tidak melakukan upaya-upaya yang justru dapat menyulitkan anggota kami”tutupnya(kabiro)

Edittor:JN

Jakarta, Asafamediaonline -Pemerintah mulai mencairkan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pensiunan pada Juni 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan besaran gaji ke-13 bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat.
“Gaji ke-13 pelaksanaannya pada Juni 2021. Besaran gaji ke-13 bagi ASN, TNI, dan Polri adalah gaji pokok dan tunjangan melekat,” ujarnya dalam konferensi pers Kamis (29/4) lalu.

Itu berarti, tunjangan kinerja kembali dihapus dari komponen gaji ke-13. Tunjangan melekat terdiri dari tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan yang masuk dalam komponen pembayaran gaji ke-13.

“Besaran gaji ke-13 TNI, Polri, PNS adalah gaji pokok dan tunjangan melekat,” ungkap bendahara negara.

Terpisah, Plt Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Mohammad Averrouce menuturkan pembayaran gaji ke-13 bagi PNS bersamaan dengan pemberian gaji Juni 2021.

“Waktu pemberian (gaji ke-13) Juni. Idealnya, diberikan paling cepat bersamaan dengan pemberian gaji pokok Juni, yaitu tanggal 1 Juni,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Pembayaran gaji ke-13 mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian THR dan Gaji Ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021.

Sementara itu, rincian komponen gaji ke-13 yang akan diterima para ASN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian THR dan Gaji ke-13 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besarannya berbeda-beda untuk masing-masing ASN, TNI, Polri, dan pensiunan.

Gaji ke-13 bagi PNS, PPPK, TNI, Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik (LPP), dan pegawai non- ASN yang bertugas pada LPP terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Besaran gaji pokok dan tunjangan tersebut sesuai dengan jabatan atau pangkatnya.

“Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud meliputi tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, dan tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Ayat 6 Pasal 6 PMK tentang THR dan Gaji ke-13.

Sementara itu, gaji ke-13 bagi wakil menteri paling banyak sebesar 85 persen gaji ke-13 yang diberikan kepada menteri. Sedangkan, gaji ke-13 bagi staf khusus di lingkungan kementerian/lembaga dan pejabat yang hak keuangan administratifnya disetarakan atau setingkat dengan menteri, pejabat pimpinan tinggi, administrator, atau pengawas paling banyak sebesar gaji ke-13 yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat hak keuangannya atau hak administratifnya.

Selanjutnya, gaji ke-13 bagi hakim ad hoc, sebesar gaji ke-13 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, gaji ke-13 bagi calon PNS terdiri dari 80 persen dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan umum sesuai jabatannya atau pangkat golongan/ruangnya.

Bagi pensiunan dan penerima pensiunan, besaran gaji ke-13 terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tambahan penghasilan.

Gaji PNS sendiri diatur dalam PP Nomor 15 tentang Gaji PNS. Dalam aturan itu, dituliskan bahwa gaji terendah PNS, golongan I/a masa kerja di bawah satu tahun sebesar Rp1.560.800. Sementara itu, gaji tertinggi yakni untuk PNS golongan IV/e dengan masa kerja 32 tahun adalah sebesar Rp5.901.200.

Sedangkan, tunjangan yang diterima PNS bervariasi. Adapun besarnya bergantung pada instansi atau lembaga yang membawahinya, jabatan, kinerja, dan sebagainya.
(Red)

Asafamedia|Pesawaran|•Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran menggelar Rapat Paripurna Penyampain Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2020.
Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung ketua DPRD Suprapto, wakil ketua, I Paisaludin dan Wakil Ketua III Zulkarnain, dihadiri langsung Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona di Aula DPRD, Rabu (2/6).
Ketua DPRD Pesawaran, Suprapto menyampikan bahwa Penyampaian Ranperda pertanggung jawaban pelaksaaan APBD kepada DPRD itu merupakan kewajiban konstitusional yang harus terpenuhi oleh seorang kepala daerah sesui dengan undang-undang nomor 24 tahun 2014 tentang pemerintah daearan sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua diatas undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintah daearah.
“Kepala daerah wajib menyampikan rancangan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan ABPD kepada DPRD, Dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam bentuk keuangan daerah berbasis akrual meliputi laporan realisasi anggaran,laporan perubahan sisa anggaran lebih, laporan oprasional,neraca, laporan perubahan ekuitas, arus kas dan catataan atasan laporan keuangan tahun 2020,” ujarnya.
Sementara itu Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona mengutarakan dirinya selaku Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2020 telah diaudit oleh Tim Auditor BPK-RI Perwakilan Lampung berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor :22A/LHP/XVIII.BLP/04/2021, tanggal 28 April 2021, dengan OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN.
“Dengan demikian opini WTP ini merupakan opini WTP yang ke-5 secara berturut-turut pada Tahun Anggaran 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. Perolehan Opini dengan standar tertinggi ini merupakan hasil kerjasama antar Pemerintah Daerah dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing,” ucapnya.
Ia juga berharap opini tersebut dapat di pertahankan di tahun yang akan datang. “Oleh karena itu, saya selaku kepala daerah mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD, Organisasi Perangkat Daerah dan masyarakat atas dukungannya dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga pada akhirnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran dapat terwujud.

Asafamedia|• Pesawaran , Irjen pol purn Ike Edwin dalam kunjungannya disambut hangat oleh bapak bupati pesawaran Rabu, 2 Juni 2021 .dang Ike berbincang bersama bapak bupati pesawaran untuk pertama kalinya berbincang di depan gedung kantor bupati pesawaran dang Ike sapaan hangatnya ini melontarkan beberapa pertanyaan kepada bapak bupati pesawaran Dendi Ramadhona

Mengenai program dan visi misi kabupaten pesawaran mulai dari sektor pertanian, pariwisata, pendidikan,dan juga tentang Desa cerdas,serta Informasi teknologi yang saat ini dang katakan jamanya digital.

Selain itu bapak Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona memberikan cinderamata berupa kopiah asli buatan pesawaran,kopi dan juga pelakat yang berlambangkan pesawaran.

Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona juga menyampaikan banyak terimakasih sudah berkunjung di kantor tempat saya dinas ujar nya .

Dan tak lupa pula bapak bupati pesawaran Dendi Ramadhona menghimbau kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19.

(Aziz)

Asafamedia|•Lewat video, mereka menyatakan dukungannya yang kemudian diunggah ke Instagram Humas Polda Lampung, Selasa (1/6).

“Terima kasih kepada Polres Pesawaran yang telah menindak tegas kejahatan curas, curat, curanmor, dan premanisme,” ujar Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona.



Dia mendukung tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kejahatan.

Hal senada dikatakan pula oleh Bupati Pringsewu Sujadi. “Mendukung sepenuhnya langkah Polri, khususnya Polda Lampung dalam penegakan dan penindakan secara tegas terhadap pelaku kriminalitas terutama curanmor, curas dan curat,” ujarnya.



Dia mengaku merasakan semakin aman, nyaman, dan kondusif wilayahnya setelah adanya tindakan tegas pelaku kriminalitas di Kabupaten Pringsewu.

Bupati Tanggamus Dewi Handajani juga menyatakan dukungan terhadap upaya pihak kepolisian dalam pemberantasan kejahatan C3 di wilayah kerjanya.



“Saya Dewi Handajani, bupati Tanggamus, sangat mendukung tindakan tegas yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Lampung dan jajarannya, khususnya Polres Tanggamus terhadap preman jalanan seperti curat, curas maupun curanmor,” ujarnya.



Melalui tindakan tegas tersebut, dia mengharapkan Provinsi Lampung, khususnya, Tanggamus semakin aman.

“Semoga Provinsi Lampung khususnya Kabupaten Tanggamus semakin aman dan kondusif,” tandasnya.
(Red)